Butur-jurnalinti24.com
Sped boad sebanyak 39 unit yang bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK tahun anggaran 2022, yang di kelola oleh dinas perikanan dan kelautan kabupaten buton utara
syarat dugaan Kolusi, Korupsi dan nepotisme (KKN), dimana diduga pemenang tender pengadaan kapal tersebut adalah CV. EXCELLENT MITRA NIAGA Indikasinya di bawa pengawalan salah satu oknum pejabat di kabupaten buton utara, dan pada saat pengumuman di UKPBJ waktu itu, ada dugaan UKPBJ mendapat tekanan keras dan intervensi keras oleh oknum tersebut,
Sehingga pekerjaan sped boat sebanyak 39 unit tersebut dugaan menyalahi kontrak dan ada dugaan tidak sesuai spek sehingga tidak layak untuk pelayaran jarak jauh dengan kondisi perairan berombak. Ini dikarenakan sped boat tersebut terbuat dari bahan fiberglass yang lebih mudah pecah dan tidak memiliki standar operasional prosedur ( tidak memiliki setifikasi tenaga Ahli )
sebagai pendamping dalam pembuatan sped boad tersebut. Pengkategorian pembuatan sped boat mengacu pada konvensi yang disebut SOLAS (Safety of Life at Sea). Ini adalah konvensi untuk melindungi keselamatan para pengguna sped boat.
Dalam pembuatan sped boat yang harus diperhatikan oleh pelaksana pekerjaan adalah tercantum Rules Fibreglass Reinforced Plastic Vessels yang mengatur tentang masalah konstruksi seperti material, cara penyambungan, konstruksi sekat kedap, tangki, geladak, kekuatan kapal harus betul - betul diperhatikan karena akan digunakan para nelayan di laut dalam dengan hantaman ombak yang sangat keras,
Desain kapal fiberglass yang memuat banyak yang tak memenuhi standar, Karena desain konstruksi dan proses laminasi lambung kapal fiberglass umumnya tidak mengacu pada persyaratan sehingga kekuatan konstruksinya sulit dijamin karena pekerjaan sped boat sebanyak 39 unit tersebut dugaan tidak di kerja di galangan kapal yang memiliki standar mengenai penggunaan material, komposisi, dan prosedur laminasi. Yaitu di buat di desa Kadacua kelurahan bangkudu kecamatan kulisusu kabupaten buton utara,
yang prosesnya tidak bisa di jamin kualitasnya, Sehingga Permasalahan pada kapal sped boat ini tidak hanya pada proses produksinya, tapi juga dalam pengoperasiannya akan mudah patah dan tenggelam karena dugaan bahan pembuatan tidak dicampur dengan gabus sebagai peringan dan rongga kapal tidak ada dan belum mengacu pada persyaratan keselamatan.
Simpulan dugaan kuat Korupsi, kolusi dan nepotisme(KKN);
1). Mulai dari pengadaan barang dan Jasa dugaan telah memaksa tim UKPBJ untuk dimenangkan kroninya;
2). Penyelesaian pekerjaan lewat batas tidak sesuai kontrak dan dugaan tidak ada denda;
3). Dalam pembuatan sped boat tidak sesuai standar dimana Dugaan pembuatan sped boat sebanyak 39 unit bukan di buat di galangat kapal dan tidak di dampingi tenaga ahli bidang kontruksi kapal ( tidak memiliki sertifikasi ). Sehingga bahan pembuatan kapal, sambungan, kedap Air tidak terpenuhi.
Tindakan yang harus di lakukan oleh pihak aparat penegak hukum adalah sbb:
1). Panggil dan periksa perencana barang;
2). Panggil dan periksa semua pegawai UKPBJ kabupaten buton utara;
3). Panggil dan periksa pelaksana pekejaan/kontraktonya;
4). Panggil dan periksa pejabat pembuat komitmen atau (PPK);
5). Panggil dan periksa Kadis perikanan dan kelautan kabupaten buton utara.
Aparat penegak hukum (APH) harus Meminta dokumen sbb:
1). Penyidik harus meminta Risalah lelang;
2). Penyidik harus meminta kontrak dan dokumen pendukung lainnya
3. Penyidik harus meminta dokumen sertifikat tenaga ahli yang membuat sped boat tersebut;
4). Penyidik harus meminta laporan pengawasan pemeriksa barang;
5). SP2D;
6). Penyidik harus meminta daftar penerima barang;
7). Penyidik harus meminta Dokumen Foto nol;
8). Penyidik harus meminta Dokumentasi berupa foto-foto pembuatan kapal sped boat sampai penyerahan ke masyarakat.
Laporan redaksi×
Posting Komentar