Reporter: K. Herman S.
Yogyakarta, - Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Yogyakarta Drs Yunianto Dwisutono melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Tokoh Masyarakat dengan Tema Wujudkan Demokrasi dan Politik Yang Ramah Di Masyarakat pada Rabu, 14 Juni 2023 di Lt. 3 Hotel Royal Darmo Jalan Kemetiran Kidul Nomor 54, Pringgokusuman, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta
Hadir sebagai narasumber dan peserta kegiatan terdiri dari:
1. Drs Yunianto Dwisutono ( Plt Kepala Badan)
2. Laksmi Prahani A., S.Sos (Kabid Poldagri dan Ormas Bakesbangpol Kota Yogyakarta)
3. Ambarwatie, SE (Analis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Subtansi Poldagri Bakesbangpol Kota Yogyakarta)
4. FX. Wisnu Sabdono Putro (Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta)
5. Kompol Satrio Arif Wibowo SH MH (Kasat Intelkam Polresta Yogyakarta)
6. Noor Harsya Aryosamodro (Komisioner Bawaslu Kota Yogyakarta)
7. FKDM Kota Yogyakarta
8. FKUB Kota Yogyakarta
9. FPK Yogyakarta
10. Staf Bakesbangpol Kota Yogyakarta
Dalam sambutannya Drs Yunianto Dwisutono ( Plt Kepala Badan) menyampaikan selamat datang kepada Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan seluruh peserta yg hadir dalam kegiatan pendidikan politik dalam rangka persiapan tahun 2024 yang akan memasuki pesta demokrasi pemilihan umum yang akan dilakukan 14 Februari 2024, dan juga pilkada 27 November, jadi tahun 2024 kita sangat sibuk beramai ramai memasuki pesta demokrasi. Pemberitaan masih ada tata cara pemilihan umum belum ditentukan apakah akan terbuka atau tertutup oleh Mahkamah Konstitusi. Harapannya bapak ibu sebagai tokoh masyarakat dapat menjadi contoh dan pemberi informasi kepada masyarakat yang lain, bahwa tahun 2024 dapat menjadi suasana yang aman, kondusif dan terkendali," terang Yunianto
Kota Yogyakarta sangat dinamis, terutama kejadian yang meresahkan, ada gesekan antara kelompok masyarakat dan salah satu organisasi masyarakat, PSHT dengan PSIM yg kejadiannya tidak diharapkan, ini sangat meresahkan. Apalagi dengan adanya sosial media menjadikan pemberitaan propokatif yg semakin memperkeruh suasana. Kami berharap, mari bersama sama, sesuai dengan keahlian masing-masing memberikan dan mengajak warga agar menjaga kondusifitas," sambung Yunianto
Kemarin FPK sudah melakukan kegiatan kampanye damai dengan pawai kebangsaan untuk mengcounter berita yang kurang mengenakkan agar para wisatawan, pelajar dan masyarakat sekitar lebih tenang dan memberikan kesan positif," tutup Yunianto
FX. Wisnu Sabdono Putro (Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta) menyampaikan proses demokrasi yang terjadi di kota Yogyakarta, tahun 1997 di wilayah Kel Ngestiharjo ada pilihan lurah, ada tokoh masyarakat yg berkelahi dengan tokoh satgas yg menjadikan merembet sampai saat ini, antara PDI dan PPP. Tahun 1999 sampai ada yg meninggal di pojok benteng wetan. Akhirnya proses ini tidak bisa lepas bagaimana masyarakat bersama sama dengan parpol memberikan dukungan positif. Karena tolak ukurnya hanya ada di masyarakat, karena dalam parpol sangat tidak menguntungkan parpol.
Peran tokoh masyarakat diharapkan dapat melakukan telaah telaah analisis yang ada di kota Yogyakarta terkait kejadian kejadian yang terjadi di masyarakat, supaya kota Yogyakarta menjadi kota yg toleransi.
Sejatinya Jogja dan Solo lebih mengerikan Solo, karena kelompok kelompok separatisme dan radikalisme banyak sekali, tapi kenapa kejadiannya selalu terjadi di Jogja. Hal ini menjadikan Jogja memiliki pergeseran2 yg signifikan. Pariwisata Jogja juga sudah mulai bergeser ke Solo.
Tahun 2022 ada isu adanya suksesi. Gegernya internal bisa menjadi gegernya eksternal. Hari ini pertarungan politik d jalan sudah mulai baik, tidak sekeras dlu. Hal ini dikarenakan sudah dewasanya masyarakat dalam pertarungan politik. Kadar pertarungan di jalan dalam kampanye sudah banyak menurun. Berdasarkan survey yg dilakukan partai, kampanye yg efektif lebih ke bakti sosial.
Kenapa politik identitas dikembangkan bukan pada agama apa, tapi lebih pada apa yang akan terjadi di Jogja. Seperti kegiatan di Taman Siswa, mari dipahami ada apa dibalik kejadian ini, bukan hanya dipahami kejadian PSHT dan Brajamusti," papar Wisnu
Kompol Satrio Arif Wibowo SH MH (Kasat Intelkam Polresta Yogyakarta) menyampaikan di kota ada DPRD, tugu, titik 0 yg menjadi ikon akhirnya menjadi sasaran mahasiswa/ormas yg dijadikan untuk bentuk perlawanan mereka untuk demo.
Tahapan pemilu sudah mulai berjalan, harapannya TOMAS (Tokoh Masyarakat) bisa membantu menyejukkan suasana di Jogja, jangan ikut ikutan nimbrung kericuhan yg terjadi di kota Yogyakarta.
PDIP ada arahan kampanye menggunakan budaya, ini bagus sekali untuk membudayakan kampanye damai, tidak hanya kampanye war wer wor di jalanan. Semoga hal ini bisa menjadi salah satu contoh untuk menjadikan barometer kampanye damai, dan bisa d lakukan oleh parpol yg lainnya.
Indeks kerawanan pemilu 2024 di kota Yogyakarta, berdasarkan data Bawaslu ada 3 kategori, yaitu:
a) rendah
b) sedang (kampanye, pemungutan suara, partisipasi pemilih, partisipasi partai, partisipasi kandidat)
c) tinggi (Gesekan antar parpol, dimensi hak pilih)
Potensi kerawanan pemilu 2024 di kota Yogyakarta:
a) kelengkapan berkas verifikasi parpol
b) bentrok antar pendukung parpol
c) berita hoax
d) aksi unjuk rasa menolak keterlibatan TNI polri dan fasilitas dinas untuk kampanye
e) pencopotan APK
Kejadian menonjol menjelang pemilu 2024:
a) adanya gesekan Harlah PPP di Kridosono
b) kedatangan Sadam Husain vs Tentara Langit terkait masalah bendera
Kejadian Tamsis berawal dari Bantul, ada suporter di Pantai Parangtritis yg bermasalah dengan PSHT. Sebelumnya sudah ada komunikasi dan laporan.
Mohon bantuannya menjaga kondusifitas di kota Yogyakarta, karena masalah sekecil apapun jika terjadi di kota Yogyakarta akan menjadi boom yang besar. Mari sinergi bersama, jangan terkotak kotak dengan lingkungan sendiri. Jangan sampai kejadian meledak dahulu, karena kalau sudah meledak akan susah mengantisipasinya. Maka mari kita minimalisir sedini mungkin.
Noor Harsya Aryosamodro (Komisioner Bawaslu Kota Yogyakarta) menyampaikan sebagai warga yang dibesarkan di dalam benteng kota Yogyakarta, diharapkan bisa melakukan beksan, karawitan dan nembang. Dan mengajak peserta untuk melakukan beksan. Mengajak menari agar masyarakat tau akan karakter budaya. Dalam dramaturginya, Beksan Wanara menceritakan tentang tugas Anoman mengawasi Sinta di Istana Dasamuko. SMP 16 kemarin menjadi juara, hal ini menunjukkan bahwa modal sosial kebudayaan dipelihara oleh SMP 16.
Problematika di kota Yogyakarta tidak hanya politik uang, bahkan Bawaslu memiliki ketugasan mempidanakan pelaku politik uang, akan tetapi pidana kampanye hanya dapat dipidanakan pada masa kampanye. Sedangkan sebelum dan sesudahnya tidak bisa dipidana. Dampak politik uang sangat kuat sekali, contohnya mantan walikota kita setelah masa jabatan selesai, tertangkap KPK karena gratifikasi.
Berdasarkan peraturan tahun 2017 menyatakan bahwa pemberi akan dipidana, sedangkan penerima tidak dapat dipidanakan.
Permasalahan di Jogja adalah budaya patriarki yang mengedepankan laki laki yang cenderung menggunakan kekerasan dalam implementasi kehidupan sehari-hari.
Di Jogja memiliki predikat budayanya yg adiluhung, akan tetapi ada sejarah bahwa raja Amangkurat mengangkat para ulama dan santri dan di eksekusi mati di lapangan Pleret. Sejarah lengkapnya baca darah di Pleret. Dan ada sejarah kekerasan lainnya. Apakah tradisi kekerasan ini akan dilanjutkan? Walau kita sudah ada literasi damai, tapi paradoks sejarah kita lebih banyak pada kekerasan.
Indonesia memiliki sejarah DNA yang berbeda beda akan tetapi memiliki kesamaan pandangan hidup, Pancasila .
Politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok untuk tujuan tertentu, sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tertentu. Dalam sejarah, Soekarno menggunakan peci bulan sebagai identitas Melayu muslim, akan tetapi digunakan sebagai identitas politik kebangsaan Indonesia, peci sebagai identitas politik sebagai jati diri Indonesia.
Problematika kebangsaan kedepan pada saat kampanye adalah perbedaan warna akan menjadikan perpecahan di masyarakat. Bagaimana membuat kampanye yg damai, tenang dan membahagiakan.
Selain politik, kalau mau memilih, pilih pemimpin yang seiman, tiba tiba seminggu sebelum pungut hitung ada surat gembala yg mengajak umat mengajak memilih sesama umat. Hal ini menjadikan politisasi agama.
Politik identitas yang beragam memiliki potensi konflik. Jika permasalahan konflik dipelihara maka akan menjadikan kemajemukan kita akan semakin menurun. Politik identitas ini makin seksi ketika pra dan pasca kampanye. Surat kabar A promosi A, surat kabar B promosi B, dst ini menjadi kepentingan elit. Kepentingan elit ini menjadikan emosional publik.
Mari menerapkan budaya politik yg beradab dan mengacu pada nilai-nilai Pancasila yg menjadi pedoman bangsa Indonesia. Jangan sampai menggelorakan hal yg positif dibarengi dengan hal yg salah. Misal meneriakkan takbir, tapi dibarengi dengan bau alkohol. Harusnya meneriakkan takbir untuk menggelorakan untuk menyelesaikan permasalah sosial seperti stunting, sampah, dll. Jangan sampai agama dipolitisasi untuk membuat kebhinekaan kita menjadi congkrah. Maka perlu komitmen bersama untuk menciptakan budaya politik yang kompatibel dengan nilai-nilai demokrasi sehingga pemilu 2024 menghasilkan proses konsolidasi demokrasi dan pemilu yg berkualitas, serta menjaga kondusifitas dan kebhinekaan tetap kokoh.
Posting Komentar