Bengkalis, kondisi kesetaraan gender di negara kita masih berada pada posisi yang memprihatinkan dibandingkan dengan negara lain, rendahnya Gender Development Indeks ( GDI ) salah satunya dikarenakan masih banyaknya pemahaman yang tidak tepat tentang pemahaman keadilan gender itu sendiri di masyarakat maupun di kalangan aparat.
Senin, 05 Juni 2023 Bidang Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis mengadakan Pelatihan Perencanaan Pengarusutamaan yang Responsif Gender
dilaksanakan di ruang rapat Hotel Surya Kecamatan Bengkalis, di hadiri oleh Bupati Bengkalis yang diwakili Oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Ersan Saputra TH, Narasumber Fasilitator Pengarusutamaan Gender Provinsi Riau Dr Lena Farida dan Antoni Subeno, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis diwakili oleh Kepala Bidang Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan Salahudin, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas serta Funsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis,
Pada kesempatan itu, Ersan Saputra membaca sambutan tertulis Bupati Bengkalis mengatakan, " bahwa isu gender adalah isu yang membahas tentang perbedaan peran, status, tanggung jawab dan fungsi laki-laki dan perempuan yang merupakan konstruksi sosial, bukan didasarkan pada perbedaan biologisnya".
"Oleh karenanya, sebagai wujud nyata dukungan kita dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di Negeri Junjungan ini, serta dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkeadilan antara laki-laki dan perempuan, maka perlu direfleksikan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, yang dalam pelaksanaannya harus menghapus hambatan struktural dan bagaimana kita mencapainya guna menjamin program/kegiatan yang dibuat oleh Pemda menjadi anggaran responsif gender," ujarnya.
"Kami sangat mengapresiasi kepada Perangkat Daerah yang telah bekerjasama memberikan data-data yang diperlukan saat akan melakukan pengisian data untuk penilaian ape tahun 2023, untuk itu diharapkan kerjasama ini akan tetap berlanjut pada saat pengumpulan data pada tahun ini, dan mudah-mudahan dengan berhasilnya penilaian anugerah parahyta ekapraya tahun 2023 ini dapat lebih memotivasi dan menggugah semangat masyarakat kabupaten bengkalis untuk membuktikan potensi dan kemampuannya sehingga mampu memberikan sumbangan yang positip dalam pembangunan. Harap ersan
Salahudin juga mengatakan "sering kali keadilan gender hanya diartikan sebagai pemberian porsi kesempatan yang lebih besar kepada perempuan dalam suatu aktivitas, untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender perlu didukung oleh perencanaan pembangunan yang responsif gender, karena di dalam pembangunan yang berwawasan gender antara perempuan dengan laki- laki merupakan mitra yang sejajar yang mempunyai kedudukan dan hak yang sama terhadap manfaat, aksesibilitas, partisipasi maupun kontrol pembangunan, dan untuk merealisasikan itu semua perlu didukung oleh instansi dan stake holder yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis, mengingat Pelatihan Perencanaan dan Pengganggaran Responsif Gender sangat perlu dilaksanakan".
"karena untuk memetakan sejauh mana pelaksanaan strategi pug terkait penilaian anugerah parahyta ekapraya (ape), untuk menginventarisasi kebijakan/program maupun kegiatan pembangunan yang responsif gender, dan untuk mengevaluasi perkembangan keberhasilan program pengarusutamaan gender di Kabupaten Bengkalis". Tambah salahudin
Posting Komentar